Presiden Jokowi: Izin Perusahaan Perusak Lingkungan Danau Toba Bisa Dicabut

Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, lanjut mantan wali kota Solo itu, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut. Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.

“Perlu waktu, tidak langsung (sebut) siapa, mana. Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik. Contoh ini coba yang di Parapat, sebelumnya tanah kosong, jadinya seperti ini. Existing sekarang ini, jadinya akan seperti ini. Sehingga kalau basic-nya sudah kelihatan, investasi dan peluang itu akan kelihatan, investasi akan masuk,” paparnya.

Rencana pengembangan pariwisata Danau Toba sendiri akan dimulai pada 2019 ini dan ditargetkan selesai dalam satu tahun ke depan. Adapun untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang, sudah mulai dibangun terlebih dahulu sejak 2018 lalu.

Terkait nilai investasi yang dikucurkan, pemerintah mengalokasikan APBN senilai Rp 3,5 triliun. Kucuran anggaran itu diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar yang jumlahnya tiga sampai lima kali lipat.

BACA JUGA: Honorer K2 juga Pengin Mendapatkan Keppres seperti Baiq Nuril

“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN. Itu semuanya akan kita dorong sehingga betul-betul ada perubahan total," tandasnya. (fat/jpnn)