Presiden Jokowi ke Kaltara, Ini Agendanya
“Ini sudah kami siapkan dalam waktu hanya satu minggu,”bebernya.
Selain pemberian sertifikat, hal yang tak kala penting, menghadirkan ke 1.550 penerima sertifikat tersebut dalam kunjungan presiden di Bulungan.
Untuk ini sudah dikoordinasikan BPN dengan pihak desa, sekaligus menunjuk dan menyepakati orang-orang yang akan hadir ke lokasi untuk menerima sertifkat.
“Orang yang menerima sudah ada. Namun, kendalanya itu untuk menghadirkan mereka ke lokasi acara sampai saat ini belum seratus persen. Dikarenakan kendala faktor geografis, transportasi dan faktor biaya, apalagi di sini agak minim transportasi, baik udara, laut maupun darat,”ujarnya.
Gubernur Kalimantan Utara H. Irianto Lambrie mengatakan, selain meninjau lokasi proyek di Bulungan, presiden juga akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Harapan (KH), serta menyerahkan sertifikat tanah.
“Yang diserahkan memang sebanyak 3.177 lembar dari kuota 26.500 sertifikat, ini sesuai dengan yang telah diselesaikan oleh Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat Kaltara,” tuturnya.
Penyerahannya direncanakan di Lapangan Agathis, Tanjung selor. “Sudah di persiapkan semuanya baik dari kedatangan hingga kepulangan,”jelasnya.
Sementara Kepala BPN Bulungan Hendri Butar Butar mengatakan, dari 1.550 sertifikat tanah gratis yang akan diserahkan Presiden Jokowi, 500 sertifikat merupakan sertifikat yang diterbitkan BPN Bulungan.
Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan Presiden Jokowi selama di Kaltara pada 6 Oktober 2017.
- Sebaiknya Menteri AHY Serius Mempertimbangkan Masalah di Bombana Ini
- BPN Kabupaten Bogor 1 Buka Suara Soal Warga Sulit Urus Sertifikat Tanah
- Sebut Urus Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor Sulit, Hengki: Saya Sudah Habis Hampir Rp 1 Miliar
- Resmikan Layanan Elektronik di Banten, Menteri AHY: Birokrasi Harus Semakin Responsif
- Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Kepada Masyarakat Banten
- Sertifikat Tanah Milik Warga Sunter Jaya Terblokir di BPN, Legislator Jakarta Minta Menteri AHY Turun Tangan