Presiden Jokowi: Kemarin Ada yang Sudah Dieksekusi

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah RI terus berupaya melakukan pembebasan 14 WNI dari penyanderaan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

Pemerintah juga terus menggalang kerja sama antarnegara untuk mencegah terulangnya pembajakan. Khususnya dengan Malaysia dan Filipina yang perairannya menjadi daerah operasi para perompak.

’’Minggu ini kami akan undang panglima dan menteri luar negeri Malaysia serta panglima dan menteri luar negeri Filipina. Kami akan ketemu di sini (Istana Presiden, Red),’’ ujar Presiden Joko Widodo setelah membuka rakor teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara kemarin (26/4). 

Ketiga negara akan membuat patroli bersama untuk memastikan keamanan alur pelayaran di kawasan laut Sulawesi.

Jokowi menyatakan, penyanderaan berlokasi di wilayah negara Filipina. Pemerintah, sebagaimana pula masyarakat Indonesia, menginginkan sandera segera bebas.

Namun, harus disadari, lokasi penyanderaan berada di negara lain. Apabila ingin masuk, harus ada izin dari otoritas setempat. Jika ingin mengerahkan pasukan TNI, diperlukan izin dari pemerintah Filipina.

’’Pemerintah Filipina pun harus mendapat persetujuan dari parlemen (untuk memberikan izin bagi TNI untuk masuk, Red),’’ jelasnya. Diakui, hal itu memang menyulitkan posisi Indonesia selaku negara asal para sandera.

Karena itu, pemerintah menerapkan dua hal dalam upaya pembebasan sandera. Selain dengan pemerintah Filipina, komunikasi dilakukan melalui jaringan yang dimiliki pemerintah Indonesia.