Presiden Jokowi Meminta Jajarannya Jangan Sunat Bansos

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi meluncurkan bantuan sosial (bansos) tunai se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/1).

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta jajarannya untuk tidak lagi menyunat bantuan yang diberikan pemerintah kepada rakyat Indonesia.

"Pada 2021 ini, penyaluran bansos akan terus kami lanjutkan dan di dalam APBN 2021 telah kami siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi sendiri meluncurkan bansos se-Indonesia pada masyarakat penerima PKH, program sembako, dan program bansos tunai.

Mengenai bansos tunai, lanjut Jokowi, diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April 2020, dengan nilai Rp 300 ribu per bulan per KK.

Sementara PKH, diberikan empat tahap melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Sedangkan sembako akan disalurkan pada Januari sampai Desember 2021 dengan nilai Rp 200 ribu per KK per bulan.

"Kami harapkan bantuan ini dapat meringkankan keluarga yang terdampak. Kami harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga bisa membuat ekonomi nasional menjadi lebih baik," tambah Jokowi.

Ia mengharapkan penerima manfaat bisa menggunakan bantuan itu dengan tepat.

Apabila diberikan program sembako maka penerima manfaat harus membeli bahan-bahan pokok.

"Jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati, nih, yang bapak-bapak. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga," kata Jokowi.

Presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi memotong bantuan yang diberikan kepada rakyat. Bahkan, Jokowi sudah berulang-ulang mengingatkan. 

"Supaya diingatkan ke penerima dan tetangga yang tidak datang, dikasih tahu kalau tidak ada potongan. Karena ini dikirimkan langsung ke penerima, baik lewat bank pemerintah maupun kantor pos," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia juga meminta jajarannya dan kepala daerah agar mengawal proses penyaluran ini.

Bantuan harus diberikan secara cepat, tepat sasaran, dan diawasi agar tidak ada potongan.

"Sehingga dampak ekonomi bisa muncul dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," kata Jokowi. (tan/jpnn)