Presiden Jokowi Minta Laporan Dana Desa gak Ribet
jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Jokowi menyinggung soal bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kata dia, jika masih sulit, ia telah perintahkan agar bentuk laporan tak ribet.
Tapi bentuknya sederhana saja. Sehingga perangkat desa gampang membuat laporan pertanggungjawabannya.
"Nah, yang berkaitan dengan laporan, SPJ, sulit enggak? Masih sulit? Saya sudah perintahkan untuk digampangkan," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan di acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center yang dihadiri ribuan perangkat desa di Yogyakarta, Rabu (25/7)
Presiden Jowi menyambut baik acara peningkatan kapasitas aparatur desa. Menurut kepala negara, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur memang sangat diperlukan. Karena kalau kapasitas aparatur meningkatkan, setidaknya perangkat desa paham dan tahu bagaimana tata kelola keuangan yang baik dan juga bentuk pertanggungjawabannya.
"Ini kan supaya tahu teori keuangannya, ini kepala desa tahu, pendamping desa tahu," kata Presiden Jokowi.
Jokowi juga menekankan pentingnya perencanaan yang baik dalam pengelolaan dana dan pembangunan di desa. Ia minta, segala rencana pembangunan di musyawarah dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan warga desa.
Sehingga, dana desa dikelola secara transparan. Dengan begitu warga juga tahu untuk apa saja dana desa digunakan. Tak lupa, ia juga mengingatkan pentingnya laporan pertanggungjawaban yang baik.
Presiden Jokowi menyambut baik acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan meminta laporan pertanggungjawaban dana desa tidak ribet.
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen
- Mendes Yandri Susanto Ajak Seluruh Kades Manfaatkan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- Dorong Kades Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP Gelar Bimtek
- Diduga Korupsi Dana Desa Rp 769 Juta, Kepala Desa Muara Baru Ditangkap
- Terima JAM Intel Kejagung, Mendes Yandri Ingin Perkuat Pengawasan Dana Desa