Presiden Jokowi: Paket Kebijakan Bisa Sampai Jilid 400

Berdasar daftar hadir, hampir semua kepala daerah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia hadir pada kesempatan itu. Mulai dari gubernur, bupati, hingga walikota. Pertemuan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian sesi berikutnya untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menambahkan, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang untuk mengatasi berbagai inefisiensi dalam perekonomian. Misalnya, birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak efisien, hingga ke akses modal yang mahal karena tingginya bunga. "Paket pemerintah mengarah ke situ," ujarnya.

JK menyebut, dalam paket yang sudah diluncurkan maupun akan diluncurkan, pemerintah berupaya membenahi sisi suplai dengan mendorong kinerja pelaku usaha, serta mendorong sisi demand dengan menambah daya beli masyarakat. "Dengan itulah roda perekonomian bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto Samirin mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang sedang disiapkan memang lebih menyasar sisi demand atau meningkatkan daya beli masyarakat maupun mengurangi beban masyarakat. Seperti perluasan KUR hingga  relaksasi aturan program rumah rakyat.

Namun, detil pembahasan memang lebih dibahas di Kantor Kemenko Perekonomian. "Yang jelas, paket kebijakan yang dikeluarkan akan lebih bisa dirasakan masyarakat," jelasnya. (dyn/owi)