Presiden Jokowi Pengin Reshuffle? PAN Tidak Ada Urusan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mengatakan kewenangan melakukan reshuffle atau tidak merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Maka kalau ada yang bertanya layakkah dilakukan reshuffle kabinet seperti nada ancaman dalam video itu (video viral kemarahan Jokowi-red), menurut saya itu kewenangan presiden secara mutlak," kata Saleh dalam diskusi Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle? di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).
"Jadi, hak prerogatif presiden untuk mengambil kebijakan mau reshuffle atau tidak," tambahnya.
Namun, Saleh menuturkan, dalam konteks ini Presiden Jokowi harus melihat aspirasi atau apa yang diinginkan masyarakat.
Menurutnya, memang reshuffle atau tidak merupakan urusan Jokowi, tetapi kalau masyarakat menginginkan terjadi perubahan-perubahan di kabinet, harus mendengar.
"Kenapa, karena presiden adalah rakyat dan rakyat adalah presiden," ujarnya.
Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan dalam sistem demokrasi, representasi rakyat itu adalah presiden.
Rakyat pula yang memilihnya sebagai presiden. "Walaupun kemarin (saat pemilu) memilih presiden yang lain, tetapi begitu diangkat jadi presiden kita menganggap bahwa dia sudah presiden kita. Karena itu, apa pun, saran dan masukan rakyat yang didengar," ungkap Saleh.
Reshuffle Kabinet memang hak Pak Jokowi. Namun, kalau ada suara masyarakat yang menginginkan itu, bagaimana?
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi