Presiden Jokowi Perlu Perkuat Ketahanan Digital Nasional dengan 2 Cara Ini

Selain itu, saat ini masih jauh kurikulum pendidikan TIK yang komprehensif dan menyentuh esensi yang diharapkan dunia kerja dan industri bahkan pasca pandemi nanti.

Alhasil, masih banyak masyarakat Indonesia yang gagap dengan fenomena teknologi yang baru masuk, contohnya saat fenomena sederhana NFT Ghozali Everyday yang viral, di mana masyarakat ikut-ikutan mengirim foto ke platform OpenSea tanpa ada pemahaman bagaimana mengelola teknologi tersebut.

Pandemi COVID-19 juga mendesak masyarakat yang tadinya gagap teknologi untuk belajar teknologi secara otodidak dan ini yang membuat kondisi literasi digital masyarakat masih sangat jauh dari kata sempurna.

Target Indonesia Emas 2045 Presiden Jokowi juga harus selaras dengan ekonomi kerakyatan dan bonus demografi yang digaung-gaungkan Pemerintah pusat dan daerah sendiri masih sporadik dalam menyikapi ekonomi digital yang ada di desa.

Padahal dengan produk unggulan di setiap desa, potensi ekonomi digital ini bisa menjadi akselerator ekonomi Indonesia, sebab 97 persen ekonomi nasional digerakan oleh UMKM yang mayoritas ada di pedesaan.

Hadirnya Tol Langit dan 4G di tiap desa merupakan peluang yang luar biasa, atau malah bisa menjadi petaka yang tidak terhindarkan masuknya elemen asing ke setiap rumah warga desa.

Mendigitalisasi UMKM di desa-desa akan memberikan dampak ekonomi bukan hanya skala kecil tetapi nasional. Selama dua tahun terakhir pandemi Covid-19 telah membuka mata bagaimana ekonomi digital dan UMKM berperan menyokong ekonomi nasional selama krisis.

Ekonomi digital dilihat sebagai masa depan sehingga pemerintah menargetkan digitalisasi Indonesia satu dekade ke depan. Namun, sayangnya masih ada celah dalam rencana ini, yakni minimnya SDM yang menguasai literasi digital terutama di desa-desa dan belum adanya masterplan TIK nasional secara spesifik.