Presiden Jokowi Sentil Dirut BPJS Kesehatan di Kongres Persi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mengungkit besarnya utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang harus ditalangi pemerintah. Menurutnya, urusan yang harusnya selesai di tingkat direktur BPJS Kesehatan itu sampai harus ke meja presiden.

"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional, red), urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya," ucap presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah memang telah memutuskan menalangi kekurangan dana BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu lima minggu untuk memutuskan hal itu.

"Tapi ini sebetulnya urusan dirut BPJS, enggak sampai presiden kayak begini-begini. Harus kita putuska tambah Rp 4,9 triliun,” ujar Jokowi di acara yang juga dihadiri Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris itu.

Ternyata, angka itu masih kurang. Sebab kebutuhan BPJS Kesehatan lebih dari itu.

“Lha kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas, sehingga kepastian pembayaran ini jelas," tuturnya.

Jokowi menambahkan, masalah BPJS Kesehatan sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir. Namun, mantan wali kota Surakarta itu juga mengakui bahwa mengurusi klaim dari seluruh RS di tanah air ke BPJS Kesehatan bukan hal mudah.

"Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar, ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen," katanya.