Presiden KSPI Tantang Menteri Hanif
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menantang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terkait tenaga kerja asing. Menurut Iqbal, apabila ada tenaga kerja asing yang tidak terlatih melanggar aturan, maka Hanif harus mundur dari jabatannya.
“Saya tantang menteri, kalau saya bisa buktikan di ibukota, kan di depan matanya pak menteri dan pemerintah ada tenaga kerja asing yang melanggar aturan dan itu adalah unskilled workers (pekerja tidak terampil, red). Kalau itu ada saya minta menteri mundur. Kalau saya bohong saya dipenjara,” kata Iqbal dalam diskusi bertajuk “Ekonomi PHP (Pemberi Harapan Palsu), Nyatanya PHK” di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Iqbal mengibaratkan tantangan itu berupa Mubahalah. Adapun yang dimaksud mubahalah adalah saling mendoakan agar laknat Allah SWT dijatuhkan atas orang yang zalim atau berbohong di antara mereka yang berselisih.
Syariat mubahalah bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan mematahkan kebatilan bagi mereka yang keras kepala dan tetap bertahan pada kebatilan. Meskipun sudah jelas bagi mereka kebenaran dan argumen-argumennya.
“Dalam Islam itu mubahalah, bersumpah masing-masing. Capek kita kalau debatnya argumentasi,” ucap Iqbal.
Menurut Iqbal, pemerintah memberikan kemudahan kepada tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, untuk bekerja di Indonesia. Hal ini bisa membuat tenaga kerja asing bertambah banyak.
Menurut Iqbal, informasi dari Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sekitar 0,05 persen dari orang yang bekerja. “Kalau dipermudah, dia bisa naik menjadi 10 persen, 20 persen dari total angkatan kerja,” ungkap Iqbal.(gil/jpnn)
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menantang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terkait tenaga kerja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak