Presiden Larang Menteri Ambil Kebijakan Strategis

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyon meminta para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak mengambil kebijakan strategis, dan melakukan pergantian pejabat yang memiliki posisi strategis tanpa konsultasi padanya terlebih dahulu. Hal ini karena masa pemerintahannya akan usai dalam 4,5 bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikannya dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6).

"Menteri dan kabinet saya minta tidak lakukan pergantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara misalnya pejabat, eselon 1 dan Dirut BUMN. Belajar dari tahun 2009 menteri saya minta tak ambil keputusan strategis sebelum dilaporkan ke presiden," tegas Presiden dalam sidnag kabinet tersebut.

Pergantian, kata dia, dilakukan jika pejabat eselon I tersebut sudah mendekati masa pensiun atau memiliki masalah yang serius dalam kinerjanya. "Bisa konsultasikan tapi jangan main copot dan ganti karena timingnya tidak tepat," sambungnya.

Menurut Presiden, saat ini merupakan masa transisi pemerintahan sehingga etika dan logika harus dikedepankan dalam pergantian pejabat eselon I. Jangan sampai, kata dia, pergantian itu membawa kerugian di pemerintahan selanjutnya. (flo/jpnn)