Presiden Melarang Menteri Bicara 3 Periode, LaNyalla Bereaksi, Simak
jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
LaNyalla mendukung hal tersebut. Menurutnya, para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Rabu (6/4/2022).
Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.
"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," katanya.
Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu.
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024
- Anggota DPD RI Ning Lia Bertemu Penjabat Gubernur Jatim untuk Serap Aspirasi untuk Kemajuan Daerah
- Senator Filep Wamafma Mengapresiasi Kemendikbud Tetap Jalankan Program Beasiswa PIP dan KIP Kuliah