Presiden Mestinya Ikut Kawal Rekomendasi DPR

JAKARTA - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan (F-PDIP) DPR RI, Syukur Nababan, menilai aneh kalau seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dipilih langsung oleh rakyat, mempersepsi bahwa rekomendasi DPR terhadap skandal Bank Century sebagai tidak ada masalah sama sekali. "Mestinya Presiden menghormati dan mengawal rekomendasi DPR, karena dalam sistem tata negara kita ditegaskan bahwa DPR itu adalah perwakilan seluruh rakyat," ungkapnya, dalam diskusi bertema 'Carut-marut Pasca Pansus', di press room DPR, Rabu (10/3).

Membiarkan Presiden bersikap tidak menghormati dan tak mengawal rekomendasi institusi DPR itu, lanjut Syukur pula, sama saja dengan membiarkan demokrasi ini kembali dibawa ke era Orde Baru (Orba). Agar itu tidak terjadi, ia pun menegaskan bahwa dalam waktu dekat DPR akan membentuk tim pengawas rekomendasi DPR tersebut.

Menyikapi pernyataan Presiden SBY yang menyebut bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dibawa ke ranah hukum, Syukur justru balik bertanya, bagaimana kalau sebuah kebijakan itu sarat dengan dugaan korupsi. "Apakah itu harus tetap dibiarkan? Dimanapun negara demokrasi di dunia, (rekomendasi dewan) selalu diikuti dengan konsekuensi pengawasan," tegasnya.

Sementara, menjelaskan dugaan keterkaitan 14 anggota DPR dari F-PDIP dalam kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat itu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk tekanan politik yang dilancarkan oleh partai berkuasa. "Itu tekanan politik dari partai berkuasa. Padahal, ada hal lebih penting yang semestinya ditangani secara cepat, yakni rekomendasi DPR soal skandal Bank Century," jelasnya.