Presiden Minta Ada Standar Tunjangan Pejabat Daerah

Jajaran pemerintah pusat juga diminta memperhatikan aspirasi dan rekomendasi para gubernur terkait pembangunan infrastruktur. Para gubernur juga diminta memahami situasi makroekonomi dan APBN. Selanjutnya, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) dan pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan asistensi kepada daerah dalam menggunakan anggaran dan menjalankan peraturan.

Ini karena banyak pejabat yang akhirnya dinyatakan bersalah bersalah karena tidak memahami utuh aturan. "Jangan menjebak menunggu orang salah, tapi kita berikan asistensi," kata SBY. UKP4 juga diminta memonitor serta mengevaluasi Inpres dan Perpres yang telah diterbitkan. (sof)