Presiden Minta BP Batam Dibubarkan, Mustofa: Jangan Sampai Investor Resah Lalu Pindah

“Saya prinsipnya, apapun kebijakan yang akan diterapkan Presiden Jokowi tidak akan memberikan keputusan tanpa sosialisasi atau sesuatu yang meresahkan,” kata dia.

Di satu sisi, Mustofa tak menampik pemerintah pusat memang tengah menimbang dan mengevaluasi penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam berikut kelembagaan BP Batam melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta.

Termasuk, adanya peluang membubarkan BP Batam, seperti yang dilontarkan Mendagri usai melantik Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto di Tanjungpinang, Rabu (30/12) lalu.

“Oh iya, itu (pembubaran BP Batam) termasuk salah satu opsi,” kata Mustofa 

Hanya, kata dia, dalam kegiatan diskusi di Jakarta itu pemerintah pusat masih menghitung sisi untung atau rugi penerapan kebijakan FTZ di Batam. Begitu juga, pilihan untuk mengubah regulasi FTZ Batam jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Ini sedang dalam tahap pembahasan, mana yang paling baik untuk Batam dan tentunya paling baik untuk nasional,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andi Antono membenarkan sudah ada investor yang gelisah dan bertanya pada BP Batam terkait pernyataan Mendagri tersebut.

“Iya, misalnya investor pengelola Kawasan Industri Batamindo, karena kan mereka harus menjawab jika investor di kawasannya bertanya,” kata dia. (rna/leo/ray)