Presiden Minta BPK Fokus Awasi Anggaran Pusat ke Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk fokus memantau aliran uang negara yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Apalagi, saat ini, sambung Presiden, APBN Indonesia mencapai Rp 2.000 triliun. Hal ini disampaikan Presiden ketika menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas antara BPK dan kementerian/lembaga di auditorium BPK, Jakarta, Rabu, (22/1).

"APBN dan APBD kita meningkat, tapi di sisi lain, mari kita awasi, uang negara itu. Satu rupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini tantangan kita dan juga BPK," ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan dulunya pada tahun 2005 APBN berjumlah sekitar Rp 400 triliun lebih. Namun tahun ini meningkat mendekati Rp 2.000 triliun.

Dari jumlah itu, kata dia, sekitar Rp 600 triliun dialirkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh karena itulah, kata Presiden, perlu ada pengawasan intensif hingga tidak disalahgunakan. Dalam hal ini Presiden mengapresiasi langkah BPK yang akan menggunakan electronic audit untuk mengaudit seluruh aliran dana.

"Kalau kebocoran penyimpangan, bahkan korupsi itu setara dengan 10 persen, jumlah sudah Rp 200 triliun. Itu yang harus kita cegah dan kita awasi bersama," tandas Presiden. (flo/jpnn)