Presiden Minta KPU dan Mendagri Turun ke Daerah

jpnn.com - JAKARTA--Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sejumlah pimpinan lembaga negara telah menyepakati untuk segera menyempurnakan dan menyinkronkan data-data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saat ini bermasalah.
Presiden menginstruksikan agar Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Mendagri Gamawan Fauzi turun ke daerah dalam upaya menyelaraskan data-data tersebut. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto usai menghadiri pertemuan itu di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (13/11).
"KPU dan Mendagri disarankan untuk turun ke lapangan, ke daerah-daerah karena data itu justru datang dari daerah,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, data-data DPT yang belum sinkron juga menjadi tugas dan tanggung jawab kepala daerah, bukan semata pemerintah pusat dan KPU. Oleh karena itu kepala daerah juga diingatkan untuk aktif membantu Kementerian Dalam Negeri dan KPU.
Dalam hal ini pemerintah juga mengimbau masyarakat agar aktif mendaftar di masing-masing kecamatan, maupun kabupaten/kota. Terutama mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2014.
"Jadi harus ada juga peran aktif dari masyarakat, untuk mendaftar nama sudah masuk atau belum, itu juga penting. Oleh karena itu, dengan turunnya tim dari Kemendagri dan KPU nanti ini bisa klop, antara yang dari bawah maupun dari atas," papar Djoko.
Diingatkan Menko Polhukam, bahwa untuk proses mensinkronkan data ini masih ada waktu yang cukup, sehingga ia menyarankan para pelaksana penelusuran data ini tidak usah terburu-buru dan dikejar waktu.
Terpenting, kata dia, semua data dapat disinkronkan. Ia meminta masyarakat ikut mengontrol proses sinkronisasi ini. (flo/jpnn)
JAKARTA--Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sejumlah pimpinan lembaga negara telah menyepakati untuk segera menyempurnakan
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045