Presiden Minta UKP4 Tindaklanjuti Laporan BPK

JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)meminta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menindaklanjuti laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam ikhtisar laporan itu ada 709 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD serta lembaga-lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

"Presiden menerima. Kemudian dalam hal ini Kepala UKP4 akan menindaklanjuti apa hasil BPK itu. Silakan nanti dikembangkan lebih lanjut, bagaimana tindaklanjut laporan itu di UKP4," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, (4/4).

Sebelumnya diberitakan, hasil pemeriksaan dalam IHPS II ini menyebutkan bahwa BPK telah mengungkapkan  sebanyak 12.947 kasus senilai Rp 9,72 triliun. Dari jumlah itu 3.990 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian maupun kekurangan penerimaan negara senilai Rp 5,83 triliun.

"Sebanyak 4.815 kasus adalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), penyimpangan administrasi sebanyak 1901 kaksus dan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 2.241 kasus dengan nilai Rp 3,38 triliun," ujar Ketua BPK Hadi Poernomo usai bertemu Presiden siang tadi. .