Presiden Pastikan Tidak Ada PHK PNS

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap satu juta pegawai negeri sipil (PNS).
Jokowi mengatakan, kebijakan rasionalisasi alias pemangkasan jumlah PNS akan dilakukan secara alamiah, yakni mengusut karena ada yang pensiun.
Dia memberi contoh, misal dalam satu tahun ada 120 ribu PNS yang pensiun, sementara rekrutmen CPNS baru direm, otomatis jumlah abdi negara itu akan menurun drastic.
“Setahun misalnya pensiun 120 ribu, nanti pada tahun kelimakita hanya menerima 60 ribu. Nanti akan berkurang, akan banyak sekali,” kata Presiden kepada wartawan usai menyampaikan arahan di depan ribuan pejabat eselon II dari seluruh kementerian/lembaga, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin (7/6).
Dikatakan Jokowi, memang pemerintah ingin anggaran belanja pegawai bisa dikurangi. Namun, lanjutnya, tetap saja cara pengurangannya tidak bisa dengan dirumahkan alias PHK.
Jokowi juga mengakui, pemangkasan jumlah PNS secara alamiah itu memang tidak bisa cepat. “Ya enggak mungkin setahun diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, peluang ratusan ribu honorer kategori dua (K2) diangkat menjadi CPNS terbuka lebar.
Hal ini menyusul masuknya agenda revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Prolegnas 2016.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Jokowi
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Gelar Aksi di Kemendag, Ribuan Pengepul Minyak Jelantah Tuntut Solusi Penghentian Ekspor
- ISDS Gelar Diskusi Bertema Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea Bagi Perdamaian Dunia
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik