Presiden PKS Desak Pemerintah Menerapkan Lockdown
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mendesak Jokowi melakukan lockdown secara parsial setelah melihat penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia.
Setidaknya, kata dia, lockdown bisa dilakukan di zona merah pandemi dan daerah-daerah yang memiliki banyak penerbangan langsung ke luar negeri.
"Artinya kota-kota yang terekspos secara langsung ke luar negeri artinya ada direct flight yang cukup masif itu di-lockdown secara lokal," ujar Sohibul Iman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/3).
Sohibul mengaku terus memantau persebaran virus corona di Indonesia. Tren yang ada menunjukkan, persebaran virus dari wilayah zona merah sudah hampir menjangkiti wilayah-wilayah lain di Indonesia.
"Makanya kami tetap menginginkan kepada Pak Jokowi berikanlah kebijakan untuk ada lockdown parsial daerah yang memiliki mobilitas sangat tinggi," ungkap dia.
Lebih lanjut, kata Sohibul, pemerintah tidak hanya bisa mengeluarkan kebijakan social distancing demi mencegah penularan corona.
Pasalnya, kondisi disiplin warga untuk mematuhi social distancing masih rendah. Perlu aturan ketat yang memaksa warga tidak bepergian ke luar dengan menerapkan lockdown.
"Kalau DKI ini sudah di-lockdown secara parsial dari kemarin, saya kira masyarakat tidak akan bisa keluar dari DKI. Oleh karena itu masyarakat dari DKI tidak bisa menularkan di tempat lain begitu juga di tempat lain. Jadi, kami tetap bersikukuh berlakukanlah lockdown secara parsial," tegas dia.
Presiden PKS mengaku terus memantau persebaran virus corona jenis baru di Indonesia.
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Demi Kemenangan di Pilkada 2024, Plh Presiden PKS Beri Instruksi untuk Kader se-Banten
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- PKS Harapkan Prabowo Berjuang Tanpa Henti untuk Palestina
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya