JPNN.com 
Presiden Rawan Dimakzulkan jika Syaratnya Tak Berat
Menurut Teguh, presiden dan wakil presiden rawan untuk dimakzulkan karena ketidakpuasan kelompok tertentu, jika prosesnya mudah dilakukan.
"Jadi, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mekanismenya jelas bahwa harus melalui proses politik," kata alumnus Flinders University Australia ini.
Pada Pasal 7A UUD 1945 disebut, 'Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.' (Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Pengamat politik menyebut presiden rawan dimakzulkan karena ketidakpuasan kelompok tertentu, jika prosesnya gampang dilakukan.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Mbak Rerie Sebut Permasalahan di Sektor Pendidikan Harus Diurai dari Hulu Hingga Hilir
- PPDS Anestesi Undip Segera Dibuka Kembali, Rektor Suharnomo: Alhamdulillah, Ini Ada Hikmahnya
- Ekon Goes to Campus di Undip, Bahas Peran Generasi Muda dalam Transformasi Ekonomi Nasional
- Sejumlah Tokoh Papua Desak Jokowi Terbitkan Dekrit untuk Kembali ke UUD 1945 Asli
