Presiden SBY Diminta Evaluasi Moratorium Hutan
Rabu, 12 Juni 2013 – 13:35 WIB

Presiden SBY Diminta Evaluasi Moratorium Hutan
JAKARTA - Koalisi Anti Mafia Hukum mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengevalusasi moratorium penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut melalui instruksi Presiden (Inpres) nomor 6/2013.
Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, mengapresiasi langkah Presiden SBY memperpanjang moratorium itu selama dua tahun ke depan. Namun dia memberikan catatan karena pemerintah tidak mengevaluasi moratorium sebelumnya.
"Ini jadi problem. Kita mengapresiasi perpanjangan moratorium hutan alam dan lahan gambut melalui Inpres nomor 6/2013 perpanjangan 2 tahun. Tapi yang jadi catatan pemerintah tidak pernah lakukan evalusasi Inpres sebelumnya (10/2011)," kata Tama di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).
Bahkan temuan koalisi di lapangan masih ditemukan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat bulan September 2012. Hal ini dinilai melanggar Instruksi Presiden tentang moratorium penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru di kawasan hutan dan lahan gambur serta areal penggunaan lain.
JAKARTA - Koalisi Anti Mafia Hukum mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengevalusasi moratorium penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan
BERITA TERKAIT
- Universitas Sunan Gresik - Politeknik Kirana Teken MoU, Lulusan Bisa Langsung Kerja di Lion Air Group
- Pramono Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- Alasan Jokowi Melaporkan Masalah Ringan Itu kepada Polisi
- Menhan Sjafrie Mengusulkan Tunjangan Operasi Prajurit TNI Naik 75 Persen
- KPK Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di Lingkungan Bea Cukai
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance