Presiden SBY Dinilai tak Peduli Pada TKI

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan ada sekitar 17 lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan semuanya dibiayai oleh APBN. Anehnya menurut Fadli Zon, tidak satu pun diantara 17 lembaga pemerintahan itu yang mau mengurus ketika TKI mengalami masalah.

"Dana tersedia dan ada 17 instansi pemerintah yang mestinya bertanggung jawab terhadap TKI. Dalam kenyataannya, tidak satu pun diantara intansi pemerintah yang membela TKI disaat mereka mengalami masalah," kata Fadili Zon, dalam acara DPD RI Menyapa bertema "Masalah TKI yang Tak Pernah Berhenti", di gedung DPD, Senayan Jakarta Jumat (18/10).

Dikatakannya, akibat dari pembiaran masalah yang selama ini menimpa TKI, setidaknya tercatat sekitar 420 TKI di luar negeri terancam hukuman mati. "Walfrida Soik, itu hanya salah satu diantara TKI yang menghadapi hukuman mati," ujar Fadi Zon.

Selain itu, Fadli Zon mengkritisi prilaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menghabiskan waktu untuk acara-acara entertaiment yang dinilai Fadli Zon tidak ada manfaatnya bagi rakyat. "Presiden ini tidak urus warga negaranya, SBY sibuk dengan  entertaiment seperti APEC yang tidak ada guna bagi Indonesia," tegas Fadli Zon.

Bagi Fadli Zon, masalah TKI bukan soal yang rumit kalau semua institusi yang bertugas menangani TKI ini mau berkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Demikian juga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), menurut Fadli Zon untuk apa menugaskan mereka disetiap negara-negara sahabat di sisi lain tidak mau mengurusi warga negara Indonesia di luar negeri. "Pejabat Kemenlu yang bertugas di luar negeri itu digaji dari uang rakyat. Tapi tidak mau mengurus rakyat," tegas Fadli Zon.

Terakhir dia menganggap aneh prilaku SBY yang tidak pernah mau berbicara soal TKI ketika bertemu dengan Yang Dipertuan Agung Malaysia atau dengan kepala pemerintahan dari negara-negara Timur Tengah. "Kita lihat kan, SBY tidak pernah bicara soal nasib TKI di luar negeri," imbuh Fadli Zon. (fas/jpnn)