Presiden SBY Jamin Eksistensi KPK
Jumat, 30 Oktober 2009 – 17:37 WIB
JAKARTA – Gencarnya pemberitaan soal kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah. Dia memastikan bila ada yang berniat merontokkan lembaga antikorupsi itu, maka akan berhadapan langsung dengannya. Terkait banyaknya tokoh nasional yang ingin menjadi jaminan penangguhan penahanan atas Bibit dan Chandra juga ditanggapi Presiden SBY. Hanya saja, dia mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang dijalani Bibit dan Chandra. “Saya mengajak semua pihak untuk menghormati proses hokum, termasuk soal penahanan Bibit dan Chandra. Dengan demikian, keadilan bisa ditegakkan,” bebernya.
“Perlu dicatat, kalau ada yang ingin membubarkan KPK, saya berdiri di depan. Saya sengaja sampaikan itu dalam bahasa perang,” tegas SBY dalam jumpa pers khusus soal penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto oleh Bareskrim Mabes Polri, di kantor Presiden, Jumat (30/10).
Baca Juga:
Menurut SBY, meski isu kriminalisasi KPK berhembus kencang bak bola liar, namun pemberantasan korupsi tetap akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. “Saya sampaikan agenda pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas lima tahun ke depan. Saya tegaskan sekali lagi, andaikata ada oknum yang ingin membubarkan KPK, Polri, kejaksaan, bahkan pengadilan, berarti akan berhadapan dengan kita semua, saya akan berada di depan,” bebernya.
Baca Juga:
JAKARTA – Gencarnya pemberitaan soal kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah.
BERITA TERKAIT
- Pengemudi Taksi Ini Bantu Lansia Pulang ke Rumah, Andre: Pahlawan di Jalanan
- Pekan TV Fujian dan MNC Jalin Kerja Sama, Siap Perkenalkan Budaya Quanzhou di Tanah Air
- Jebolan Indonesian Idol Ini Bakal Sepanggung Lagi di Malam Puncak Ulang Tahun MNC Group
- Terima Aspirasi Aliansi Pejuang Seleksi CPNS 2024, Paul Finsen Mayor Berharap Prabowo Turun Tangan
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah