Presiden SBY Keluhkan Imigran Gelap yang Datang ke Indonesia
jpnn.com - JAKARTA - Isu penyelundupan manusia (people smuggling) menjadi salah satu pembahasan secara umum dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9). Menurut SBY, people smuggling memang menjadi momok yang menyusahkan bangsa Indonesia dan Australia. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dalam menyelesaikannya.
“Banyak sekali warga negara lain dari Timur Tengah dan negara lain yang datang ke Indonesia memberikan beban ke Indonesia baik sosial dan ekonomi. Ketika sebagian dari mereka melanjutkan ke Australia juga memberikan beban ke Indonesia. Kita sama-sama menjadi korban,” tutur Presiden dalam pidatonya di hadapan Perdana Menteri Abbot serta delegasi.
Presiden mengingatkan perlu ada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia untuk mengatasi hal itu. Namun, dia tidak menjelaskan teknis kerjasama yang akan dilakukan antardua negara. Menurut Presiden, secara teknis kerjasama akan dibicarakan di kesempatan lain.
“Forum ini bukan untuk diskusi detail untuk mengatasi itu, tapi ada forum lebih lanjut. Perdana Menteri dan saya memiliki komitmen untuk selesaikan masalah ini dengan baik,” tegas Presiden SBY.
Terakhir para imigran gelap yang akan ke Australia kembali memberikan beban pada Indonesia, saat kapal yang membawa mereka karam di sekitar perairan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, pekan lalu. 22 imigran tewas dalam peristiwa tersebut. (flo/jpnn)
JAKARTA - Isu penyelundupan manusia (people smuggling) menjadi salah satu pembahasan secara umum dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?