Presiden SBY Sesalkan Australia tak Minta Maaf

jpnn.com - JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan sikap pemerintah Australia yang tidak meminta maaf setelah melakukan aksi penyadapan pada tahun 2009. Penyadapan itu dilakukan pada telepon genggam milik Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta sejumlah pejabat negara.
"Presiden menyayangkan atas sikap dari Perdana Menteri Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (19/11).
Menurut Julian, saat ini Presiden tetap mengikuti perkembangan pemberitaan media massa mengenai penyadapan dan juga menunggu laporan dari Kemenlu jika ada perkembangan terbaru dari Australia. Terkait penarikan Dubes Indonesia di Australia, kata Julian, sudah diketahui Presiden karena itu memang instruksi langsung dari Presideen pada Menlu Marty Natalegawa.
"Beliau memerintahkan Menlu untuk segera meminta penjelasan resmi dari mereka, dari pihak Australia terkait hal ini. Pemanggilan Dubes ini sebagai sikap kita, ketegasan kita, dari apa yang kita dengar dari berita-berita tersebut," tegas Julian.
Australia memang tidak meminta maaf atas penyadapan terhadap Kepala Negara. Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbot dalam jumpa persnya Senin lalu hanya mengatakan bahwa Australia memang melakukan pengumpulan informasi di sejumlah titik.
Informasi tersebut bisa saja digunakan oleh negara lain. Namun ia menegaskan, tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan baik dengan Indonesia. Menurutnya, pengumpulan informasi salah satunya untuk melindungi Australia. Abbot tidak menjelaskan secara rinci terkait penyadapan yang dilakukan pada sejumlah tokoh Indonesia. (flo/jpnn)
JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan sikap pemerintah Australia yang tidak meminta maaf setelah melakukan aksi penyadapan pada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Tak Banyak Kader PDIP Ikut Retret di Magelang, Hubungan Pusat & Daerah Tetap Aman?