Presiden Sentil Tim Transisi Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperingatkan tim transisi bentukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar mengikuti aturan main dalam pemerintahannya untuk membahas proses transisi kepemimpinan baru.

Dalam hal ini, Presiden menepis adanya anggapan, yang menyebutkan seolah-olah saat ini yang terjadi adalah pemerintahan bersama. Yaitu pemerintahan yang dipimpinnya yang akan berakhir 20 Oktober mendatang, dan pemerintahan presiden terpilih. Presiden merasa Tim Transisi Jokowi cenderung ikut campur masa pemerintahannya saat ini.

"Yang benar, saat ini pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, dan sampai dengan 20 Oktober 2014  bertanggung jawab terkait pemerintahan adalah Presiden SBY," tegas Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna KIB II di kantor presiden, Jakarta, Jumat (5/9).

Presiden SBY menginstruksikan menterinya untuk membantu tim presiden terpilih Jokowi agar lebih siap menjalankan pemerintahan mulai 20 Oktober mendatang. Namun, kata dia, jangan mengubah hal-hal yang menjadi tangung jawab pemerintahan KIB II.  

Mengenai pembicaraanya dengan presiden terpilih Jokowi di Bali, beberapa waktu lalu, Presiden SBY menjelaskan, bahwa pertemuan itu berlangsung dengan baik. Ada materi yang disampaikan kepada publik melalui media massa, namun juga ada materi pembicaraan yang tidak bisa disampaikan kepada media.

Dalam pertemuan dengan presiden terpilih Jokowi itu, menurut SBY, ia telah meminta agar tidak saling menyalahkan kebijakan yang akan dijalankan atau dilakukan. Presiden meyakini, presiden terpilih akan menjalankan agenda sesuai janji saat kampanye pemilu presiden (Pilpres) yang lalu.

Mengenai masa transisi pemerintahan, Presiden telah menugaskan tiga Menteri Koordinator (Menko) untuk mengatur pertemuan dengan Tim Transisi Presiden Joko Widodo. SBY mempertanyakan sikap Tim Transisi yang dianggap mengundang para menteri tanpa izin dari kementerian koordinator.

Presiden mengingatkan Jokowi-JK harus menyerahkan surat izin ke tiga kementerian koordinator itu agar jelas siapa yang akan membahas masalah transisi.