Presiden Tak Serius Hentikan Pemekaran

Kafrawi mengklaim bahwa keberadaan DPD sejak 2004 telah terbukti mampu mengerem pembentukan daerah otonom baru. Dengan bangga dia membandingkan data, sejak 1999-2004 telah terbentuk 148 daerah baru. Sedang dari 2004 hingga saat ini hanya ada penambahan 57 daerah baru. DPD, lanjutnya, sangat tegas menolak aspirasi pemekaran yang tidak layak, seperti pembentukan Kabupaten Meranti, Riau, dan Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Namun demikian, DPD bukan anti pemekaran. DPD lebih menyukai bila dibentuk provinsi baru, dibanding kabupaten/kota baru. "Ambil contoh Papua, di sana terlalu sedikit kalau cuman dua provinsi karena begitu luas. Dan juga Aceh," ujarnya.

Ketua Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudi membenarkan pernyataan Kafrawi. Dia juga mengatakan, pemerintah tidak serius menghentikan pemekaran. Selama ini, justru pihak pemerintah yang paling banyak mengajukan hak inisiatif RUU pembentukan daerah otonom baru dibandingkan dengan yang diajukan DPR. "Data yang ada di kami, 60 persen merupakan hasil inisiatif pemerintah, dan 40 persen inisiatif DPR," ucapnya. Pemekaran paling marak terjadi pada saat pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri yakni 148 daerah. Sedang di era pemerintahan Presiden SBY hanya ada 57 daerah baru.

Saat pidato kenegaraan 3 Agustus 2009 Presiden menyebutkan, sejak diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 hingga kini aspirasi pembentukan daerah otonom baru terus mengalir. Dalam kurun 10 tahun, sejak 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 205 daerah pemekaran baru. Rinciannya, 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Dengan demikian jumlah daerah otonom yang ada saat ini telah berjumlah 524 daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota. (sam/JPNN)