Presiden Tegaskan Lagi, Kemacetan Tanggung Jawab Kepala Daerah
jpnn.com - JAKARTA--Pihak Istana Kepresidenan membantah pemberitaan yang menyebutkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penutupan jalanan yang ia lewati setiap kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah-daerah, termasuk saat ia berada di Jakarta.
Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, (10/11).
"Kalaupun kemudian ada penutupan jalan itu semata karena tugas protokeler dalam rangka pengamanan VVIP untuk pertimbangan keselamatan Presiden," ujar Julian.
Presiden, kata Julian, sangat memahai keadaan lalulintas padat di beberapa kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden memberi instruksi tidak perlu dilakukan penutupan jalan yang ia lewati.
Julian juga menyatakan, Presiden tidak menyalahkan gubernur, bupati dan walikota atas kemacetan seperti yang diberitakan selama ini. Hanya saja, kata dia, Presiden mengingatkan setiap kepala daerah untuk menjalankan tugasnya menertibkan lalu lintas dengan baik. Sehingga tidak perlu terjadi kemacetan yang berlebihan.
"Memang harus diakui bahwa urusan lalu lintas adalah tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Tentu pemerintah pusat akan mendukung upaya mengurai kemacetan, tapi tidak berarti itu sepenuhnya diserahkan di pusat. Yang paling mengerti lalu lintas adalah kepala daerahnya," kata Julian.
Sebelumnya, Presiden mengaku ia selalu disalahkan ketika ada macet di Jakarta, karena masyarakat menganggap itu terjadi salah satunya karena penutupan jalan yang dilewati rombongan Presiden.
Meski sedang berada di kediamannya sekalipun, Presiden mengaku ia tetap disalahkan ketika terjadi kemacetan di Jakarta. Ia meminta kepala daerah terutama di Jakarta memperbaiki lalulintas dan mengurai macet. (flo/jpnn)
JAKARTA--Pihak Istana Kepresidenan membantah pemberitaan yang menyebutkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penutupan jalanan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP