Presiden Terpilih Harus Menuntaskan Pengangkatan Honorer jadi PPPK Tahun Ini
jpnn.com, JAKARTA - Presiden dan wapres terpilih harus menuntaskan pengangkatan honorer menjadi PPPK tahun ini.
Menurut Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto, penuntasan honorer ini sudah menjadi amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Siapa pun presiden dan cawapres yang terpilih nanti, harus memasukkan pengangkatan PPPK 2024 dari honorer dalam program 100 hari kerjanya," kata Sahirudin kepada JPNN.com, Jumat (5/1).
Dia juga menyentil debat capres cawapres yang kurang menyentuh masalah honorer.
Padahal, honorer ini masalah menahun yang belum bisa dituntaskan oleh presiden dari masa ke masa.
Sahirudin memaparkan momentum pesta demokrasi sudah masuk babak pemaparan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Mereka yang akan diuji kematangan dalam memimpin untuk penanganan persoalan negera yang sering menjadi problematika dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan.
"Tidak terlepas dari persoalan ini adalah penanganan honorer. Sayangnya, tidak diangkat dalam pembahasan debat perdana capres cawapres," ujarnya.
Ketum PHK2I Sahirudin Anto mengatakan presiden terpilih harus menuntaskan pengangkatan honorer jadi PPPK tahun ini
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Ini Pesan Yeny Trisia Isabella untuk Honorer yang Mengikuti Tes PPPK
- Ini Langkah Penting dalam Karier Honorer, Jangan Main-main
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Jumlah Honorer Ikut PPPK 2024 Tahap 2 Lebih Banyak Dibanding Gelombang 1