Presiden Tidak Intervensi Golkar

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers di Istana Negara, Selasa (6/10), setelah Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Golkar harus oposisi dan tidak perlu meminta kekuasaan, pada saat pembukaan Munas Golkar di Pekanbaru, Riau. Dalam jumpa persnya, SBY mengkritik pernyataan JK yang menginginkan Golkar menjadi oposisi itu. SBY mengingatkan JK yang juga Ketum Golkar, bahwa ia masih berstatus sebagai Wapres RI sampai 20 Oktober 2009.

Menurut Staf Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, reaksi yang dilakukan SBY itu bukanlah sebagai bentuk intervensi. "Presiden mengatakan (bahwa) Golkar tidak boleh oposisi? Salah paham itu," kata Denny, saat ditemui wartawan usai menghadiri diskusi di pressroom Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Dijelaskan Denny, SBY dalam kesempatan itu hanya mengomentari bagaimana posisi Golkar lima tahun ke depan dan hubungannya dengan pemerintahan baru yang akan segera terbentuk. Makanya katanya, wajar SBY sebagai presiden terpilih memberikan tanggapan.

"Presiden tidak mengatakan oposisi atau tidak oposisi. Presiden mengatakan, apapun keputusan demokratis Golkar, akan dihormati. Di mana letak intervensinya? Kalau Presiden mengatakan harus A, atau harus B, itu (baru) mengintervensi," katanya.