Presiden Yakin APBN 2022 Fleksibel Merespons Ketidakpastian

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meyakini APBN 2022 berlaku fleksibel dalam merespons ketidakpastian di masa yang akan datang.

Jokowi menyatakan pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga menjadikan Indonesia harus bersiap menghadapi sejumlah ketidakpastian dan tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

"Oleh karena itu, APBN 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," ujar dia saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI, Senin (16/8).

Menurut eks gubernur DKI Jakarta itu, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan juga sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

Bahkan, sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

"Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY)," ungkapnya.

Bekas wali kota Solo itu pun mengharapkan capaian tersebut dijaga momentumnya.

Presiden berpandangan bahwa lompatan kemajuan yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko berdampak pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan ekspor.

Selain itu, juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal," ucap dia.

Pria kelahiran Solo itu juga mengatakan reformasi struktural harus terus diperkuat.

Hal itu sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

"Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," imbuh Jokowi. (tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: