Presiden: Yang Naik Biaya Administrasi STNK dan BPKB
jpnn.com - jpnn.com - Keputusan pemerintah menaikkan tarif pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga 300 persen, masih menjadi polemik di masyarakat.
Presiden Joko Widodo menyatakan, tidak ada kesimpangsiuran informasi apapun yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak. Terutama, soal kenaikan PNBP untuk surat-surat kendaraan.
’’Kan sudah saya teken,’’ ujarnya di sela kunjungan kerja ke Pekalongan, Jateng, kemarin (8/1).
Hanya saja, dia sudah mengingatkan kepada para menteri saat rapat kabinet paripurna belum lama ini terkait kebijakan itu.
’’Hati-hati untuk hal-hal yang bisa memberikan pembebanan yang lebih banyak kepada masyarakat, contohnya PNBP,’’ lanjutnya. Kalkulasinya harus benar-benar matang.
Khusus kenaikan biaya surat-surat kendaraan, saat ini memang banyak yang belum mengerti. ’’Perlu saya tegaskan bahwa yang naik adalah biaya administrasi STNK dan BPKB,’’ tambahnya.
Kenaikan itu bertujuan untk memberi layanan yang lebih cepat dan lebih baik. Masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru berkomentar bila belum mendapatkan penjelasan. (byu)
Keputusan pemerintah menaikkan tarif pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya
- Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh, Begini Harapannya
- Soal Wacana Aksi 20 Oktober, Pengamat: Masyarakat Sebaiknya Bisa Menghargai Karya Jokowi
- Jokowi Bakal Meresmikan Istana Negara di IKN
- Dirjen IKP Sebut Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi
- Jokowi Beri Penghargaan untuk Pengabdian KRI Nanggala-402 yang Tenggelam 2021 Lalu