Presidential Threshold 20–25 Persen bagi Golkar Harga Mati

jpnn.com, JAKARTA - Molornya pembahasan RUU Pemilu juga menjadi atensi Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.
Menurut Idrus, dirinya tak menampik alotnya pembahasan lima isu krusial menjadi penyebab kemoloran itu.
Idrus berharap setiap partai menjalankan prinsip saling memberi dan menerima dalam pembahasan RUU Pemilu secara bijak dan proporsional.
Hanya dengan kesepahaman bersama, lima isu krusial itu dapat segera diambil kesepakatan.
”Dalam dunia politik itu kan take and give. Dalam dunia komunikasi politik itu jangan cuma mau di posisi statis. Kan harus sama-sama,” ujar Idrus, lantas tersenyum.
Idrus menyatakan, pihaknya siap mengakomodasi sistem pemilu terbuka sebagaimana yang diminta mayoritas parpol.
Partai Golkar juga rela komposisi kursi per dapil (distrik magnitude) ditetapkan pada kisaran 3–10 kursi.
Namun, pada saat yang sama, pihaknya meminta partai lain bersedia mengakomodasi ambang batas presidential threshold 20–25 persen.
Molornya pembahasan RUU Pemilu juga menjadi atensi Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati