Presidential Threshold, Muncul Opsi Jalan Tengah

”Kalau 10 persen itu menjadi kata mufakat dan tidak ada kubu-kubuan dan voting-votingan, saya kira lebih baik,” ucap Yandri.
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani memiliki pendapat yang sama.
Meski tidak spesifik menyebut angka, dia berharap semua parpol tidak lagi bersikeras dengan usulan masing-masing.
”Sebaiknya semua mulai memikirkan opsi jalan tengah, khususnya dalam memutuskan angka ambang batas pencapresan,” katanya.
Muzani menyatakan, secara prinsip Partai Gerindra tetap memiliki penilaian bahwa ambang batas pencapresan tidak memiliki landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak.
Namun, faktanya, saat ini setiap partai masih ngotot dengan angka ambang batas masing-masing. Jika dibiarkan terus, pembahasan akan berlarut-larut dan merugikan publik.
Karena itu, seluruh partai maupun fraksi perlu berkomunikasi untuk mencapai titik temu tersebut. ”Kami sudah bicara dengan semua fraksi. Diusahakan menghindari voting agar suara DPR satu,” ujar ketua Fraksi Gerindra itu. (bay/c11/fat)
Perdebatan RUU Pemilu masih berkutat soal lima isu krusial, terutama terkait presidential threshold.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati