Presidential Threshold Tak Jamin Efektifitas Pemerintahan

JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai ambang batas tentang syarat dukungan bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung partai politik (presidential threshold), tidak pararel dengan efektifitas dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, capres yang didukung partai kecil pun tetap bisa menjalankan pemerintahan yang efektif.

Hal itu disampaikan Syamsuddin saat tampil sebagai pembicara pada Dialog Kenegaraan bertema  "Ambang Batas Calon Presiden" di gedung DPD RI, Rabu (16/5). Menurutnya, konstitusi telah menjamin bahwa Presiden terpilih pasti didukung mayoritas pemilih. Sebab, kalaupun Pilpres sampai dua putaran, pasangan capres harus meraih dukungan di atas 50 persen untuk bisa menjadi pemenang.

"Jadi kalau soal dukungan parlemen, itu kan masalah kecantikan dan kepandaian mengelola koalisi. Mau diusung partai kecil pun, jaminan konstitusi jelas, 50 persen plus satu," kata guru besar riset di LIPI itu.

Sementara Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menuding ada partai-partai yang memiliki agenda tersembunyi di balik ide tentang perlunya presidential threshold. "Jangan ada agenda tersembunyi dari masalah persentase itu. Pijakan kita adalah konstitusi, yakni bagaimana memaknai dukungan rakyat. Jangan khawatir capres yang didukung partai kecil lantas pemerintahan tak efektif," ucap Muzani.