Presidential Threshold Tak Jamin Efektifitas Pemerintahan
Kamis, 17 Mei 2012 – 07:27 WIB
Menurutnya, Gerindra sudah memiliki figur yang akan diusung untuk Pilpres 2014, yakni Prabowo Subianto. "Dan survei dari berbagai lembaga kredibel sudah memberikan pengakuan tentang tingkat keterpilihan Pak Prabowo," tandas Muzani.
Baca Juga:
Sementara Ketua DPP Partai Amanat NAsional (PAN), Bima Arya Sugiharto, menyatakan bahwa membentuk pemerintahan yang efektif hanya persoalan struktural semata. Yang lebih penting, katanya, justru kapasitas kepemimpinan.
Bima menambahkan, kapasitas kepemimpinan itu bisa dilihat dari rekam jejak seseorang yang akan diusung sebagai capres. "Kalau sudah pernah jadi pengusaha, sekjen partai, ketua fraksi di DPR, empat kali jadi menteri dan sekarang dipercaya jadi Menko Perekonomian, saya pikir itu rekam jejak yang jelas untuk sebuah kapasitas," kata Bima mempromosikan capres dari PAN, Hatta Rajasa.
Meski demikian mantan pemimpin lembaga penelitian Charta Politica itu menegaskan, presidential threshold tetap harus diberlakukan. Bima menyebut angka 15 persen adalah ambang batas yang wajar.
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai ambang batas tentang syarat dukungan bagi calon
BERITA TERKAIT
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita
- Demi Prabowo, Feri Mengajak Rakyat Kalahkan 20 Calon Kada yang Didukung Mulyono
- Bivitri Nilai Prabowo Sudah Tak Malu-malu Memberikan Dukungan kepada Paslon
- Cegah Serangan Fajar, Bawaslu Kepulauan Seribu Sita Paket Sembako di Masa Tenang
- Sahroni Minta Polri Bikin Aturan, Mobil Baru Wajib Dilengkapi Dashcam
- Besok Pilkada Serentak 2024, GP Ansor Sampaikan Enam Poin Pernyataan Sikap