Presidium Pusat ISKA Soroti Dinamika Politik Menjelang Pilkada 2024, Pakai Frasa Krisis Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyampaikan pernyataan sikap dan keprihatinan terkait dinamika menjelang pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Presidium Pusat ISKA dalam pernyataan sikapnya pada tanggal 26 Agustus 2024 ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Dr. Ch. Arie Sulistiono dan Presidium Bidang Politik dan Pemerintahan Danial Tonapa.
ISKA mencermati perkembangan dinamika politik yang terjadi setelah keluarnya Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan panduan baru terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Selengkapnya sikap keprihatinan dan sikap insan cendekiawan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) sebagai berikut:
1. Telah terjadi krisis demokrasi dan konstitusi akibat tindakan politik yang saling mengabaikan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga tinggi negara dan mengabaikan keputusan- keputusan yang menjadi kewenangannya.
Dalam situasi ini kami menekankan pentingnya taat dan menjunjung pada ketentuan konstitusi berbangsa dan bernegara.
2. ISKA menentang keras adanya upaya memanfaatkan dan menunggangi lembaga-lembaga tinggi negara dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan hukum yang mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan sesaat yang mengabaikan aspirasi publik.
Untuk itu diperlukan konsistensi dari setiap lembaga dan pejabat negara sehingga setiap keputusan yang diambil tidak terkesan sebagai upaya menyelamatkan kawan atau pihak tertentu
Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyampaikan pernyataan sikap dan keprihatinan terkait dinamika menjelang pelaksanan Pilkada 2024.
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024