Prihatin, 130 Kada Tersangkut Hukum

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengeluarkan izin pemeriksaan kepada 130 kepala daerah. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jumlahnya cukup banyak. Gamawan mengatakan, ada 'sesuatu yang salah' dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

"Kok banyak? Berarti ada something wrong," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (22/3). Dia mengkaitkan banyaknya kepala daerah yang tersangkut hukum dengan proses pencalonan di pilkada, yang mengharuskan calon mengeluarkan biaya sangat besar. Di sisi lain, gaji kepala daerah tidak akan cukup menutup ongkos yang sudah dikeluarkan saat pilkada.

Gamawan menyebut, untuk menjadi bupati bisa menghabiskan Rp50 miliar dan untuk maju sebagai calon gubernur, bisa mengeluarkan Rp100 miliar. Sementara, gaji bupati Rp6,2 juta sebulan dan gaji gubernur Rp8,7 juta sebulan. "Sementara modal miliaran. Kan patut kita curiga," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Dia mengatakan, biaya politik di pilkada begitu besar. Hal ini pula yang disampaikan Presiden SBY beberapa hari lalu. "Itu warning dari presiden. Cost begitu besar. Ke depan bagaimana? Berapa gubernur, bupati, walikota, yang masuk penjara? Apa akan terus begitu?" ujar Gamawan. (sam/jpnn)