Prihatin kepada Perempuan dan Anak, HNW Minta Anggaran Kemen PPPA Ditambah

Prihatin kepada Perempuan dan Anak, HNW Minta Anggaran Kemen PPPA Ditambah
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Humas MPR RI.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid merasa prihatin dengan kondisi perempuan dan anak-anak, termasuk anak yatim. Apalagi di tengah mewabahnya covid-19, kedua kelompok ini menjadi korban terbesar.

Karena itu legislator yang beken disapa dengan panggilan HNW ini mengusulkan agar negara benar-benar hadir melindungi semua rakyat, termasuk perempuan dan anak-anak sesuai perintah Pembukaan UUD 1945, dengan memerintahkan Kementerian Keuangan menambah anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Kami sangat mendukung anggaran Kementerian ini dinaikkan," kata Hidayat dalam sambutan penyerahan bantuan spesifik program kesetaraan gender Kementerian PPPA kepada Yayasan Yatim Jamiyatul Khair, Yayasan Al-Muhajirin, dan Majelis Taklim Malakul-Jannah secara daring di Jakarta, Senin (5/10).

Hidayat menilai kenaikan anggaran itu bisa dilakukan jika Kemen PPPA meningkatkan jumlah program untuk perempuan dan anak-anak termasuk anak yatim. Apalagi, kaum perempuan  merupakan mayoritas WNI, yakni mencapai 51 persen dari total penduduk Indonesia.

Dan dengan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak, termasuk anak yatim, terserap seluruhnya, serta membawa dampak yang positif bagi mereka.

"Kalau dari sisi penerima manfaat jumlahnya lebih dari 51 persen penduduk Indonesia, tetapi anggaran Kementerian PPPA (Rp 279,5 miliar-red) justru lebih rendah dari anggaran satu direktorat jenderal kementerian lain," tutur Hidayat.

Pimpinan MPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR ini menyebutkan, pemberian bantuan dari Kementerian PPPA yang menterinya berasal dari Bali kepada lembaga-lembaga Islam di Jakarta, merupakan kelanjutan dari keteladanan pendiri bangsa, yang melepaskan diri dari sekat wilayah dan agama ketika mengambil kebijakan negara.

Petinggi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan, pada periode 2009-2014 ketika Menteri Sosial merupakan seorang  Habaib (yakni Habib Salim Segaf Al-Jufri), bantuan juga banyak diberikan kepada warga non muslim di Papua dan Bali.

Hidayat menyayangkan anggaran Kemen PPPA lebih kecil dibanding alokasi satu ditjen di kementerian lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News