Prihatin Nasib Guru PPPK di Surabaya, Khusnul Khotimah Minta BKN Melakukan Hal Ini

jpnn.com, SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima keluhan dari ratusan guru yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Keluhan itu dia terima saat melakukan reses di wilayah Surabaya Utara, Kota Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari lalu. 

Menurut dia, ratusan guru PPPK di Surabaya tersebut hingga kini masih belum jelas nasibnya. Sebab, lanjut dia, mereka tidak tahu kapan surat keputusan (SK) pengangkatannya itu turun dan ditempatkan di mana. 

"Kami prihatin dengan nasib para guru PPPK ini. Saat saya menggelar reses, mereka mengeluhkan statusnya yang masih belum jelas ini," kata Khusnul di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/5). 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempercepat proses nomor induk (NIP) bagi ratusan guru PPPK. 

"Kami mendorong BKN untuk mempercepat proses administrasi guru-guru PPPK ini, sehingga beliau-beliau ini tidak menganggur berkepanjangan," ujarnya.  

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan jumlah guru PPPK yang dinyatakan lulus pada tahap pertama sebanyak 470. 

Menurutnya, untuk yang tahap pertama pertama ini tidak ada kendala. Sebab, pada 2 Juni nanti, mereka segera mendapat kepastian ditempatkan di mana.