PRIMA Desak Pemerintah Usut Tuntas Penggunaan Mortir di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Papua mendesak pemerintah atau pihak terkait untuk mengusut tuntas penggunaan mortir dalam menangani konflik di wilayah Papua.
Ketua DPW PRIMA Papua Everitus Kayep mengatakan laporan dari Conflict Armament Research (CAR), kelompok pemantau senjata yang berbasis di London, menyebut BIN menggunakan 2.500 mortir dari Serbia yang dijatuhkan ke desa-desa di Papua pada tahun 2021 harus diungkap kebenarannya.
“Hasil investigasi CAR harus diusut tuntas supaya terang benderang kebenarannya,” kata Everitus Kayep dalam keterangan tertulis, Senin (6/6).
Ever menduga penggunaan mortir tersebut tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2021 saja, melainkan bahan peledak itu sudah digunakan dalam memberangus basis-basis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) semenjak tahun 2019 silam.
Dia mencontohkan kasus peledakan bom fosfor sempat heboh di Papua meski hal itu dibantah oleh pemerintah.
Untuk itu, Ever mendesak agar laporan tersebut segera diusut dan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dihukum seberat-beratnya.
“Warga setempat mengatakan serangan udara terjadi di beberapa kampung distrik Kiwirok pada 14-21 Oktober 2021. Warga bercerita bahwa sekitar 50-an bom dijatuhkan di kampung, yakni di Kampung Pelebib, Kampung Kiwi, Kampung Delpem, dan Kampung Lolim,” ujar politikus PRIMA asal Suku Muyu itu.
Juru Bicara PRIMA khusus Papua Arkilaus Baho meminta BIN segera memberikan klarifikasi atas laporan tersebut.
DPW PRIMA Papua mendesak pemerintah atau pihak terkait mengusut tuntas penggunaan mortir dalam menangani konflik di wilayah Papua.
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional