PRIMA Serukan RPP Otsus Harus Mampu Selesaikan Masalah Papua

Menurut Gus Jabo, pemerintah harus mengubah cara pandang, dari nasionalisme teritorial menjadi nasionalisme kesejahteraan.

Dia menegaskan suara dan kehendak orang asli Papua harus didengar dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengatur nasibnya dengan melibatkan masyarakat adat, suku dan marga dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kita harus menjunjung tinggi prinsip perikemanusiaan yang adil beradab sesuai dengan dasar negara Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, rakyat adil dan makmur,” tegas Gus Jabo.

Juru Bicara DPP PRIMA Arkilaus Baho menambahkan partainya telah mendapat rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid dua. PRIMA menilai RPP tersebut kini masih dilakukan lobi-lobi antara pemerintah pusat dan pemerintahan otsus Papua.

Arki sapaan Arkilaus mengaku informasi yang diperolehnya menyebut, khusus soal kewenangan jalur pengangkatan (DPRK), tidak diberikan hak legislasi, anggaran, pimpinan fraksi maupun DPRK.

“Ibarat kuota ¼ persen yang diamanatkan, mereka yang direkrut nantinya hanya duduk diam, terikat dan dirantai, mulut mereka disumbat,” ujar Jubir DPP PRIMA urusan Papua dan Papua Barat itu.

Menurut Arki, partainya prihatin dengan cara pandang pemerintah pusat di Jakarta yang sampai sekarang masih memaksakan kehendak melalui regulasi khusus soal Papua.

PRIMA, menurut Arki, salah satu partai yang mengusung program resolusi untuk penyelesaian masalah Papua secara permanen.