PRIMA Soroti Rencana Pengangkatan TNI-Polri Jadi Plt Kada 2024

jpnn.com, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengecam wacana pemerintah yang membuka opsi untuk mengangkat TNI - Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024.

Ketua Mahkamah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Binbin Firman Tresnadi menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan bahwa undang-undang memperboleh penunjukan TNI-Polri sehingga Kemendagri bisa saja mengambil opsi tersebut.

Binbin Firman yang juga aktivis 98, menegaskan menjadikan TNI - Polri sebagai pejabat kepala daerah adalah upaya mengkhianati reformasi dan melukai hati nurani rakyat.

Dia menganggap sia-sia semua pengorbanan kawan-kawan yang telah  menebus reformasi ini dengan nyawa, darah dan air mata. Jangan berlindung di balik frasa undang-undang untuk mengkhianati semangat reformasi.

"Kita telah melewati masa kelam orde baru dan setelah puluhan tahun berlalu kenapa pemerintahan yang berkuasa di atas pilar reformasi berusaha mengkhianati reformasi dengan isu Plt kepala daerah TNI - Polri 2024,” ujar Binbin.

Padahal, menurut Binbin adanya Pilkada serentak 2024, buah dari reformasi dan kita bisa berdiri dengan bebas karena reformasi. Meskipun demokrasi yang dihasilkan akibat reformasi tidaklah sempurna, namun kita tidak harus membiarkannya mengalami kemunduran.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PRIMA Alif Kamal menambahkan Kemendagri ataupun Presiden sebaikya membatalkan ide untuk menjadikan TNI-Polri sebagai Plt Kepala Daerah di pilkada serentak tahun 2024.

Alif beralasan karena bisa memantik perlawanan rakyat yang selama ini memang tidak puas dengan kinerja pemerintah.