Prioritaskan Beras Impor untuk Bansos, Pemerintah Dinilai Tidak Peka
jpnn.com, JAKARTA - Analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari mengatakan penyebab beras impor gagal menekan harga dalam negeri dikarenakan alokasinya untuk kebutuhan bansos.
Akibatnya harga beras tidak dapat alami penurunan karena penggunaannya tidak memiliki efek terhadap pasar.
Padahal, alokasi beras impor sejatinya untuk stok pangan nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga.
Menurut Syaiful Bahri, sepertinya pemerintah sudah tidak punya inisiatif lain kecuali impor.
"Ini karena masih kuatnya restriksi ekspor negara-negara produsen seperti India, Vietnam, Thailand, dan China,” kata Syaiful Bahri, dalam keterangannya, Selasa (28/11).
Anggota majelis nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ini menyebut faktor lainnya juga karena harga di pasaran internasional masih tinggi.
"Bagaimana harga beras domestik akan turun kalau lebih banyak digunakan untuk bansos daripada operasi pasar massif. Padahal, hal tersebut untuk mencegah kenaikan harga lagi,” ujarnya.
Dia pun mewanti-wanti bahwa beras bansos menjelang Pemilu 2024 sangat rawan digunakan untuk pendulangan suara di masyarakat miskin.
Pemerintah dinilai tidak peka lantaran prioritaskan beras impor bansos ketimbang untuk menstabilkan harga.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos