Prioritaskan Beras Impor untuk Bansos, Pemerintah Dinilai Tidak Peka

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari mengatakan penyebab beras impor gagal menekan harga dalam negeri dikarenakan alokasinya untuk kebutuhan bansos.
Akibatnya harga beras tidak dapat alami penurunan karena penggunaannya tidak memiliki efek terhadap pasar.
Padahal, alokasi beras impor sejatinya untuk stok pangan nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga.
Menurut Syaiful Bahri, sepertinya pemerintah sudah tidak punya inisiatif lain kecuali impor.
"Ini karena masih kuatnya restriksi ekspor negara-negara produsen seperti India, Vietnam, Thailand, dan China,” kata Syaiful Bahri, dalam keterangannya, Selasa (28/11).
Anggota majelis nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ini menyebut faktor lainnya juga karena harga di pasaran internasional masih tinggi.
"Bagaimana harga beras domestik akan turun kalau lebih banyak digunakan untuk bansos daripada operasi pasar massif. Padahal, hal tersebut untuk mencegah kenaikan harga lagi,” ujarnya.
Dia pun mewanti-wanti bahwa beras bansos menjelang Pemilu 2024 sangat rawan digunakan untuk pendulangan suara di masyarakat miskin.
Pemerintah dinilai tidak peka lantaran prioritaskan beras impor bansos ketimbang untuk menstabilkan harga.
- Panen Raya Beras 2025 Diprediksi 13,95 Juta Ton, Terbanyak Sejak 7 Tahun Terakhir
- Bulog: Stok Beras Nasional Aman hingga Akhir Ramadan 2025
- Target Penyerapan 3 Juta Ton Beras Bisa Dicapai dengan Kerja Sama Seluruh Stakeholder
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Luhut Blak-blakan soal Bansos Rp 500 Triliun yang Selama Ini Tak Tepat Sasaran
- Pedagang Tukar Karung Beras SPHP, Rajiv DPR Pertanyakan Fungsi Pengawasan Bulog