Prioritaskan Guru, MenPAN-RB: Tenaga Administrasi Sabar Dulu

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memprioritaskan menyelesaikan guru honorer K2 (kategori dua). Dia menargetkan tahun ini sudah ada guru honorer K2 yang dijadikan aparatur sipil negara (ASN).
Namun, dari total 438.590 honorer K2 yang profesi guru hanya 157.210 orang dan 86 dosen.
"Kami berhasil lakukan simulasi 60 ribuan orang memenuhi kriteria dari guru. Sedangkan dosen tidak ada yang memenuhi kriteria. Saya perlu perhatikan umur yang di atas 35 tahun tapi saya harus mempertimbangkan aturan undang-undang juga," terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Untuk tenaga administrasi sebanyak 269.400, Menteri Asman meminta untuk bersabar. Pihaknya masih butuh waktu untuk memverifikasi data-datanya by name by address.
"Sebagai MenPAN-RB dan mantan anggota DPR, saya ingin menyelesaikan masalah ini tanpa melanggar undang-undang," tegasnya.
Dalam penyelesaian tenaga administrasi, terang Asman, KemenPAN-RB harus koordinasi dengan KemenkumHAM, KemenKeu, Kemendagri. Ini karena mereka (honorer K2) akan ditempatkan di daerah.
"Saya ingin belanja daerah sehat agar belanja pegawai di APBD tidak lebih dr 50 persen. Saya mohon kami diberi kesempatan untuk mencari solusi nanti. Hasil evaluasi terakhir akan kami sampaikan baik tertutup atau terbuka," tandasnya. (esy/jpnn)
Menpan ingin membantu menyelesaikan masalah guru honorer K2 tanpa melanggar aturan.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Kepala Daerah Siap Mendatangi MenPAN-RB, Pengangkatan PPPK Tuntas 2025
- 5 Berita Terpopuler: Waspada, Seluruh Honorer, PNS, dan PPPK Wajib Tahu SE MenPANRB Terbaru, Ini Alasannya
- Ketua K2 Palembang Desak Menpan-RB Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CASN
- Baleg DPR Sebut MenPAN-RB Gagal Jalankan Amanat UU ASN 2023
- 5 Berita Terpopuler: 3 Pernyataan MenPAN-RB, Ada Hal Penting soal Pengangkatan PPPK 2024 & CPNS, Ini Penjelasan Lengkapnya
- Alasan MenPAN-RB & BKN Menunda Pengangkatan PPPK 2024 Tidak Masuk Akal, Copot Pejabatnya!