Prioritaskan Kebijakan untuk Rakyat

JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan ke arah jaminan sosial bagi rakyat. Bukan sebaliknya, yang justru merespon krisis dengan aksi bailout sektor perbankan. "Langkah awal yang dinilai tepat adalah memprioritaskan pemanfaatan dana masyarakat yang terhimpun dalam APBN untuk pemenuhan hak dasar rakyat di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, energi dan lingkungan akibat krisis. Bukan untuk menanggung kerugian sektor keuangan akibat bisnis spekulasi," kata Koordinator KAU, Dani Setiawan, di Jakarta, Kamis (13/11).

Selain itu, lanjutnya, penentu kebijakan harus berani melakukan kontrol yang kuat terhadap perdagangan pasar uang dan saham (derivative) untuk menekan aksi spekulasi dan tingginya aliran hot money yang bisa mengancam stabilitas ekonomi nasional dan diikuti dengan menasionalisasi industri-industri strategis yang dikuasai asing untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi negara-negara maju melalui eksploitasi sumber daya alam.

Desakan lainnya, segera lakukan negosiasi dengan pihak kreditor untuk menghentikan pembayaran utang haram yang didasari oleh kenyataan bahwa seluruh total pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya yang telah ditunaikan sudah melebihi jumlah utang yang diterima.

"Menolak segala bentuk utang baru dan tidak melibatkan lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, atau ADB dalam berbagai upaya untuk mengatasi krisis. Karena lembaga-lembaga tersebut ikut bertanggung jawab atas penyebab krisis global," tegas Dani Setiawan.