Prioritaskan Kebijakan untuk Rakyat
Kamis, 13 November 2008 – 23:10 WIB
Dengan kata lain, pemerintah Indonesia telah menunjukan dirinya sebagai "good boy" IMF dan Bank Dunia. Rekomendasi ini juga perlu diwaspadai sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah menarik pinjaman siaga dari Bank Dunia yang telah memberikan komitmen sebesar USD $2 milyar, ujarnya.
Paradigma neoliberal tidak hanya terbukti telah gagal, sekaligus telah memperlebar jurang kemiskinan karena kemakmuran dan akumulasi kapital hanya terpusat pada segelintir orang. Nasib masyarakat dunia yang terkena dampak krisis global tidak hanya cukup diserahkan pada segelintir pemimpin negara-negara G20 dan G8.
Skenario penyelamatan dari krisis saat ini harus melalui mekanisme yang adil dan demokratis serta merepresentasikan seluruh negara di dunia dan bukan hanya negara-negara yang menguasai ekonomi dunia. KAU mengingatkan, inilah saatnya bagi bangsa ini beralih pada gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi global yang konsisten pada nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang melihat dari sudut pandang korban, yaitu sekitar 850 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan bukan untuk menyelamatkan aset segelintir pemilik modal. (Fas)
JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan ke arah jaminan sosial bagi rakyat. Bukan sebaliknya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dompet Dhuafa Sabet Predikat EXCELLENT pada Indonesia Customer Experience & Digital Customer Engagement 2024
- Dukung Visi Prabowo, PAM Jaya Gandeng Lemhannas Jaga Ketahanan Air di Jakarta
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Polda Kalteng Ungkap Peran Pelaku H di Kasus Polisi Tembak Warga, Ternyata
- Seleksi PPPK 2024: 2 Kategori Honorer Dipastikan Aman, Gaji Berbeda
- Debitur Diduga Dikriminalisasi Bank Daerah, 8 Tahun Jadi Tersangka