Privatisasi BUMN Cermin Kebijakan Neo-lib

JAKARTA - Pernyataan Cawapres Budiono tentang rencananya meneruskan privatisasi BUMN jika terpilih dalam Pilpres mendatang terus mengundang kritik. Alasan Boediono bahwa pengelolaan BUMN yang tidak efektif dan transparan sehingga harus diprivatisasi justru membuktikan bahwa BUMN sarat dengan kepentingan penguasa.

Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Dr. Hendri Saparini mengatakan, buruknya pengelolaan aset negara tersebut sejatinya lebih dikarenakan saratnya kepentingan pihak penguasa. “Pemerintah sendiri tidak memiliki ukuran yang jelas dalam menentukan jajaran direksi dan komisasris di BUMN. Banyak orang yang tidak memiliki kapasitas dipaksakan untuk duduk dalam jajaran direksi atau komisaris karena alasan balas budi. Hal-hal itulah yang telah melemahkan kinerja BUMN, dan membuat BUMN menjadi sarang korupsi, tidak efisien dan tidak transparan,” kata Hendri kepada pers di Jakarta, Senin (22/6).

Perempuan yang selalu mengenakan jilbab ini justru mengaku heran dengan alasan yang disampaikan Budiono terkait sikapnya untuk meneruskan privatisasi BUMN. “Kalau BUMN tidak efisien dan tidak transparan itu salah siapa" Kan pengelolaan dan pengawasan BUMN itu di bawah pemerintah sendiri. Jadi alasannya (melakukan privatisasi) itu sangat lucu,” tandasnya.

Ia justru menduga sikap untuk meneruskan kebijakan privatisasi BUMN tersebut tak lepas dari pemikiran neo-liberal. Sebab, korupsi dan inefisiensi telah dijadikan alasan untuk menjual aset-aset negara.