Privatisasi BUMN Hanya Kejar Setoran

JAKARTA -- Pemerintah dinilai tengah mengejar setoran karena terus berencana melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, dalam melakukan privatisasi BUMN tersebut pemerintah tidak memiliki strategi dan pemetaan yang jelas. Akibatnya muncul kekhawatiran bahwa privatisasi BUMN akan akan memunculkan masalah karena umur pemerintahan SBY-JK hanya tersisa kurang dari empat bulan.

 

Pengamat ekonomi sekaligus peneliti dari ECONIT, Hendri Saparini dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema "Obral BUMN. Lanjutkan?" di Mega-Prabowo Media Center, Rabu (24/5) mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya pemerintah tengah berencana menjual 34 BUMN melalui program privatisasi.

 

"Alasan penjualan itu untuk mengatasi defisit. Tetapi sebenarnya alasan defisit ini dipakai untuk mengkondisikan agar publik bisa menerima BUMN dijual, karena dana dari penjualan surat berharga tak bisa menutupi," ungkapnya. Karenanya Hendri menilai rencana pemerintah melakukan privatisasi BUMN yang seolah-olah mirip setoran. "Jadi iIni seperti kejar setoran saja, karena tidak ada mapping (pemetaan) dan strategi privatisasi yang jelas yang menyertainya,'' ujarnya.

 

Dalam diskusi yang juga menampilkan anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis sebagai nara sumber itu Hendri juga mengatakan selain perlunya strategi dan pemetaan seharusnya pemerintah juga bersikap transparan dalam hal privatisasi. Tujuannya, agar publik tahu mana sebenarnya BUMN yang harus dijual karena terus membebani, ataupun manasaja BUMN yang cuma perlu dirubah manajemennya tanpa harus diprivatisasi.